Pada permain judi online poker misalnya hanya ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu menang atau kalah. Hal ini juga akan mempengaruhi pertimbangan apakah anda akan kembali berjudi atau memutuskan untuk berhenti bermain.

Namun tentunya pasti anda akan sering kalah mujur jika anda menang yang disebabkan oleh keberuntungan , dan  ketika seseorang mengalami kekalahan secara terus menerus, bahkan dalam jumlah yang cukup besar. Mengapa seseorang masih saja ketagihan berjudi sampai muncul masalah-masalah lain dalam kehidupannya seperti hutang yang besar, menipu keluarga atau teman, mencuri,   penmerintah perlu menerapkan dan membuat aturan hukum baik tentang judi atau system perjudian yang dilakukan secara online. terhadap warga masyarakat golongan tertentu karena saat ini judi lewat dunia maya kian marak terjadi di masyarakat.

namun kenyataanya Peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat tumpang tindih bankan ada yang tidak sejalan dengan Pasal 28 hruf E tentang keyakinan memeluk agamanya, menyakini keyakinannya terhadap kebiasaan yang dilakukannnya.

Indonesia sudah punya undang-undang penertiban perjudian, yakni UU No 7 Tahun 1974. Namun faktanya di lapangan masih banyak perjudian baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Wasis Susetio, usai menghadiri Forum Diskusi Grup/FGD tentang maraknya judi on line di Jakarta,

Judi itu bagi umat Islam dilarang dan bertentangan dengan akidah islam. Oleh karena itu, negara harus melarang dan mengawasinya secara ketat. Namun terhadap agama lain yang menjadikan judi bukan sebagai perbuatan dosa, maka sebaiknya negara memberikan ruang gerak agar tidak terjadi kucing-kucingan antara pelaku dengan aparat penegak hukumnya,

Para pemilik atau Bandar judi online sepeti poker misalnya Omzet judi on line ini yang ada di Indonesia dikabarkan ada yang mencapai Rp300 miliar per bulan, bahkan ada yang lebih besar dari jumlah itu. Artinya jumlahnya bisa triliunan rupiah per tahunnya.

bisnis sebesar itu pemerintah tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun baik dari sisi perpajakan maupun dari sisi pendapatan lainnya mengingat aturan hukumnya saling tumpang tindih.

“Itu sebabnya saya memahami jika ada beberapa pihak yang ingin mengajukan judicial review terhadap UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi

UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 9 Tahun 1981 bertentangan dengan Pasal 303 KUHP.

Pasal 1 UU No 7/1974 antara lain menyebutkan, semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Namun pasal tersebut tidak menyebutkan pencabutan pasal 303 KUHP yang antara lain pasal 1 ayat ((2) menyebutkan, perjudian di khalayan umum dilarang kecuali mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang,

Oleh karena itu, sebenarnya judi itu dalam KUHP diberi ruang gerak oleh undang-undang, sekarang tergantung apakah pemerintah mau memberi izin atau tidaknya.

 

Perlunya tidakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak menjadi prmasalah , pemerintah harus segera membuat undang undang yang mengatur tentang pelarangan usaha perjudian.

 

Agar masyarak merasa aman dan tidak masuk dalam ruanglingkum permainan poker online yang sudah masuke dengan ranah perjudian. Ini perlu tidakan yang sangsat tegas dan didukung oleh segala macam lapisan masyarakat,  agar generasi millennial atau generasi muda saat ini menjadi generasi yang lebih baik dan maju bagi nusa dan bangsa. Untuk itu peran penting para orang tua dan kerabat dalam  mengawasi putra dan putrinya dan begaul di era digital ini.